Bahasa Indonesia

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENJATUHAN VONIS HAKIM

Rizky Dwi Utami — 2024-06-10

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu poin terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, tentu juga bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Namun terkadang putusan hakim dalam putusan korupsi dirasa belum menyentuh tujuan hukum. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui mengenai penegakan hukum dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn). Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan adalah berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis. Dimana hal ini Pengadilan Negeri dalam menentukan judex facti, dengan yang berwenang memeriksa fakta dan fakta dari suatu perkara tersebut. Sedangkan faktor‑faktor penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam penjatuhan vonis hakim (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn) dapat ditentukan dari 5 faktor yaitu, Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Dimana dari vonis hakim tersebut dapat menganalisis penegakan hukum.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENYALAHGUNAAN NAMA PEJABAT NEGARA YANG DI LAKUKAN DALAM UPAYA PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

Lukmanul Hakim — 2024-06-10

Penegakan hukum global memerlukan peran polisi sebagai perwakilan negara, dengan tugas yang berbeda di setiap negara. Di Indonesia, Polri berfungsi ganda sebagai penegak hukum dan pekerja sosial. Menjadi polisi merupakan pilihan menarik, terutama bagi generasi muda, karena dianggap sebagai profesi mulia dan alternatif pendidikan. Namun, penerimaan di Akademi Kepolisian (Akpol) memiliki kuota terbatas, memicu tekanan pada calon taruna/taruni. Beberapa calon terjebak dalam praktik penipuan yang melibatkan penyalahgunaan nama pejabat negara. Penelitian ini mengkaji tindak pidana penipuan dengan modus tersebut, menggunakan studi kasus Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN.Tjk. Kasus ini melibatkan terdakwa yang memanfaatkan nama palsu untuk memperoleh dana dari calon taruna. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana dan kontribusi pada perlindungan integritas proses penerimaan di lembaga pendidikan kepolisian.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV (Studi Putusan Nomor : 461/Pid.Sus./2023/PN.Tjk)

Ade Armanda Febriyanta — 2024-06-10

Penyimpangan sosial, terutama di kalangan remaja, sering dipengaruhi oleh penyalahgunaan psikotropika. Penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan resep dokter dan aturan hukum dianggap sebagai penyalahgunaan. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan Psikotropika Golongan IV, berdasarkan Putusan Nomor: 461/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data sekunder dan primer serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis seperti surat dakwaan, tuntutan JPU, dan bukti, serta aspek non-yuridis seperti sikap terdakwa dan dampak sosial. Faktor penyebab tindak pidana mencakup faktor internal seperti keinginan dan lemahnya iman, serta faktor eksternal seperti lingkungan dan pergaulan. Penulis menyarankan agar hakim mempertimbangkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pengedar psikotropika.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus./2022/PN.Tjk)

Lintje Anna Marpaung — 2024-06-10

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya yang sangat melimpah sehingga pertambangan merupakan salah satu usaha industri yang dapat diandalkan untuk mendatangkan devisa negara bagi Indonesia. Dalam mengelola hasil alam ini malah justru banyak orang yang menyalahgunakannya, seperti yang sering diberitakan yaitu semakin banyak dijumpai para penambang liar yang tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah. Sejumlah lokasi tambang bahan galian mineral bukan logam dan batuan ilegal dibiarkan beraktivitas tanpa punya izin usaha. Hal itu jelas sekali melanggar ketentuan hukum karena menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, suatu pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini yaitu, apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan secara ilegal berdasarkan studi putusan nomor 1098/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan secara ilegal berdasarkan studi putusan nomor 1098/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis normatif.

POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM WAJAH POLITIK INDONESIA PERSEPEKTIF REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Julia Sintia Ningsih — 2024-06-10

Penelitian ini membahas tentang gambaran keterwakilan perempuan dalam ranah politik politik dengan memperhatikan perspektif regulasi dan Implementasi. Kajian terfokus pada hak-hak Politik Perempuan yang kesemuanya menyuarakan bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. kajian ini menyimpulkan bahwa bahwa keterwakilan perempuan didalam sistem politik memiliki peranan yang sangat penting untuk membuat sebuah sistem politik yang ber keadilan gender karena apabila keterwakilan perempuan ini di gantikan oleh oleh laki-laki maka mekanisme di dalam keadilan gender akan berubah menjadi bias gender dimana perempuan masih di berlakukan secara tidak adil dan ini bisa dikatakan juga sebagai kondisi memihak dan merugikan. keterwakilan perempuan dalam politik merupakan manifetasi dari pemenuhan hak kewarganegaraan,yaitu hak yang di berikan negara kepada seorang warga negara atau masyarakat mendapat hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik yang mekanismenya telah di atur dalam perundang-undangan.