Analisis Unsur “Pemerintahan yang Berdaulat” dalam Konvensi Montevideo 1933 Terhadap Krisis Pemerintahan di Venezuela

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur pemerintahan yang berdaulat (government) dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933 terhadap krisis pemerintahan di Venezuela serta mengkaji implikasi hukum internasional dari legitimasi pemerintahan dan prinsip non-intervensi dalam situasi krisis politik suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara yuridis kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis politik dan tekanan internasional yang dialami Venezuela tidak serta-merta menghilangkan unsur pemerintahan yang berdaulat sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933. Unsur government dalam hukum internasional lebih ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan dibandingkan pengakuan politik dari negara lain. Venezuela masih memenuhi unsur pemerintahan secara de facto karena tetap menjalankan administrasi negara, mengendalikan wilayah, serta memiliki kapasitas untuk melaksanakan hubungan internasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip non-intervensi tetap menjadi landasan penting dalam menilai tindakan negara lain terhadap pemerintahan suatu negara yang sedang mengalami krisis. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas pemerintahan merupakan parameter utama dalam menilai terpenuhinya unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 pada situasi krisis pemerintahan kontemporer.