Perlindungan Viktimologis Terhadap Perempuan Korban Ingkar Janji Nikah Adat dalam Perspektif Pasal 412 KUHP Nasional

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terhadap perempuan korban ingkar janji nikah adat serta merumuskan model perlindungan hukum yang berbasis perspektif viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 412 KUHP Nasional yang menafsirkan unsur "perkawinan yang sah" secara administratif-formal berpotensi menimbulkan disharmoni normatif dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan menciptakan kerentanan hukum bagi perempuan yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama, tetapi belum tercatat secara administratif. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan korban ingkar janji nikah adat tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pelaku delik kohabitasi tanpa mempertimbangkan unsur delik, pengakuan terhadap living law, serta posisi korban dalam perspektif viktimologi. Sebagai kontribusi teoritis, penelitian ini menawarkan Model Perlindungan Viktimologis Substantif yang meliputi penafsiran substantif terhadap unsur "perkawinan yang sah", penerapan prinsip pre-judicial question, pendekatan restorative justice, serta pengakuan terhadap living law dalam penerapan Pasal 412 KUHP Nasional. Model tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi perempuan korban ingkar janji nikah adat