PERAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA BAGI MASYARAKAT MISKIN INDONESIA DI MASA PANDEMI
Abstract
Pandemic covid-19 and government policy by issuing a government regulation no.21 year 2020 about large scale social restrictions ( psbb covid-19 ) in order to accelerate the handling, Practical demolishes all the joints the life of the people. To anticipate a weakening in the economy at the heart of communities , then the government through the ministry of social affairs , move given various the program and incentives. But each program would practice and incentives for the necessary control mechanisms and evaluation, so repair services available to the community to feel. By using the method of writing juridical, normative writers strove to unravel about whatever role and the strategies from social ministry for the poor in the, this pandemic and also to see about the effectiveness of the role and the program in practice. The hope that these words could contribute constructively for improvements in performance in the future, social ministry and also the public is getting get maximum service
Downloads
References
Yulia Indri Sari, Sisi Terang Pandemi COVID-19, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi April 2020, FISIP Universitas Katolik Parahyangan, dikutip dari http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/3878
Ahmad Wiyono (Pendamping PKH Kabupaten Pamekasan Madura), Program Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi, https://puspensos.kemsos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-di-tengah-pandemi, dikutip dari: 20 Mei 2020.
Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, 7(1), 20–33.
Pieter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta.
Conie Pania Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Berdasarkan UU No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Tri Pantang, 2, (No 1), 2016, hlm. 59-68.
2. Internet:
COVID-19 Coronavirus Pandemic update, diakses tanggal 21 April 2020
SMERU Research Institute, Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19, hlm 2-3, dalam: https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp02_covidpkh_in.pdf.
Strategi Pensosmas Dalam Penanganan Covid-19, dikutip dari: https://puspensos.kemsos.go.id/strategi-pensosmas-dalam-penanganan-covid-19, dikases pada 20 mei 2020.
Lestary J. Barany, dkk., Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?, https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS_Commentaries_ECON_002_ID_DamuriEtAl.pdf, 20 Mei 2020
Anggaran Kemensos Bertambah Dua Kali Lipat Karena Tugas Tambahan Penanganan COVID-19, dikutip dari: https://kemensos.go.id/anggaran-kemensos-bertambah-dua-kali-lipat-karena-tugas-tambahan-penanganan-covid-19, diakses pada 21 Juli 2020.
Dini Suryani, “Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Covid-19 di Indonesia”, dikutip dari: http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1389-peran-masyarakat-sipil-dalam-menghadapi-covid-19-di-indonesia.
iNews.com, (2020, 12 April), “Survei Alvara, Publik Anggap Pemerintah Lamban Tangani Corona”, https://www.inews.id/news/nasional/survei-alvara-publik-anggap-pemerintah-lamban-tangani-corona.
Ibnu Nadzir Daraini, (2020, 21 April) “Data Transparency and Misinformation of COVID-19 in Indonesia”, http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1365-data-transparency-and-misinformation-of-covid-19-in-indonesia
3. Peraturan Perundang-undangan;
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kini, Perppu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020;
Perppu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
