PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Abstract
The crime of sexual abuse of minors is not something that can be considered a small and unimportant problem. This problem is very important, the victims are minors, where children as the nation's buds and the next generation of the nation's ideals must be considered, protected and guarded from all actions that can harm them. Therefore, not only his family plays an active role but all levels of society play an active role in paying attention, protecting, and protecting him. The type of research used by the author is qualitative research, namely the author conducts research with the intention of being able to understand the phenomenon of what is experienced by the object or research subject. In this study, to find out the information contained in books, as well as articles related to existing problems. In the study used by the author is a normative study (Library Research). In this paper, it can be concluded that the enforcement of criminal law in cases of criminal acts of obscenity is regulated in the child protection law article 17 paragraph 2 which states that "every child who is a victim or perpetrator of sexual violence or who is in conflict with the law is kept secret. In Law Enforcement Efforts, crime prevention can be divided into repressive, preventive, and pre-emptive efforts. Efforts to protect children need to be continuously pursued in order to maintain the welfare of children, considering that children are one of the valuable assets for the progress of a nation in the future. The quality of protection for children should have the same degree or level as protection for adults, because everyone has the same position before the law (equality before the law).
Downloads
References
A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral, Yokyakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1990, cet-1
Ahmad Romsan, Tehnik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negoisasi, Mediasi dan Arbitrase, Inderalaya, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI, 2008, Cet-2.
Bambang Purnomo. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum pidana. Jakarta, Bina aksara. 1994
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum. PT Raja Graffindo Persada, Edisi I-II 2010, Jakarta.
Bagir Manan, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Majalah Varia Peradilan No, 241 Nopember 2005, Ikahi, Jakarta.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta, Sinar grafika, 2000.
H.M. Rasyid Arisman, SH., MH. Mengenal Kriminologi, Palembang, Percetakan UNSRI, 2007, Cet-1
Hartiwiningsih, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukun Pidana Lingkungan, Surakarta, 2006
H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkukan Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, Cet-1.
Linda Carman, Kesehatan Jiwa dan Psikiatri, Jakarta, Cet ke-1, EG, 2007
Oemar Seno Adji. Hukum Hakim Pidana. Jakarta, Erlangga. 1984.
P. A. Lamintang, S. H dan Theo Lamintang,S.H, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan, Sinar Grafika, Cet-1, Edisi-2, 2009.
R.A. Koesman, Susunan Pidana dalam Negara Sosial Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, 1998
Satjipto, Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergaulatan Manusia dan Hukum, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007.
Satjipto Rahadjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Penerbit Angkasa, 1979
Soerjono Soekamto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2010
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum dan Responsif (Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum), Pustaka Pelaja, Yogyakarta, 2008.
Wirjono Prodjudikoro, Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia, PT.Refika Aditama, 2008, Cet-2, Edisi-3
Makalah Pof, Amzulian Rifai, Ph.D, dalam perkuliahab Hak Asasi Manusia. PPS Universitas Sriwijaya 2010, Semester 3
Undang -Undang :
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak, Trinity, 2007
Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, TRINITY, 2007
Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak, Trinity, 2007
Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Porno Grafi. Asa Mandiri, 2008
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Andi Yogyakarta, 2007.
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak, Trinity, 2007.