SOL JUSTICIA

Rekonstruksi Keadilan Ekologis Berbasis Rights of Nature dalam Perspektif FIlsafat Hukum Lingkungan

2025-12-16T07:20:02+00:00

The global environmental crisis reveals the failure of anthropocentric legal approaches in providing fair and sustainable protection for nature. Approaches that place humans at the center of law have led to the exploitation of natural resources without considering the ecological rights of other living beings or ecosystems as a whole. This study reconstructs the concept of ecological justice by integrating the principle of rights of nature into Indonesia’s legal framework as an alternative, more ecocentric environmental law paradigm. The method employed is a normative juridical approach combined with philosophical analysis of ecological justice and legal recognition of nature as a subject with inherent rights. The findings show that rights of nature offer a transformative opportunity within the legal system by legitimizing direct protection for nature without intermediaries of human interests. The novelty of this research lies in systematically combining philosophical and juridical analyses to develop a new legal paradigm that recognizes nature as a legal subject in Indonesia, distinct from previous approaches still focused on human interests. This reconstruction of ecological justice provides a new normative foundation to regulate a balanced relationship between humans and nature, representing a crucial step toward achieving true ecological justice and addressing environmental sustainability challenges progressively.

Keseimbangan Hak Terdakwa dan Korban: Intertekstualitas In Dubio Pro Reo dan In Dubio Pro Viktima

2025-12-16T07:17:28+00:00

Asas praduga tak bersalah yang diwujudkan melalui In Dubio Pro Reo telah lama menjadi pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana, menegaskan bahwa setiap keraguan harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Namun, perkembangan viktimologi dan tuntutan terhadap keadilan yang lebih manusiawi melahirkan asas baru, In Dubio Pro Victima, yang berorientasi pada perlindungan hak dan martabat korban. Studi ini menawarkan sintesis konseptual baru melalui pendekatan intertekstualitas, yang menelaah bagaimana kedua asas tersebut dapat berdialog dan saling melengkapi dalam praktik hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengidentifikasi titik temu antara kepentingan korban dan hak terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa In Dubio Pro Reo dan In Dubio Pro Victima bukan prinsip yang saling bertentangan, melainkan dapat diintegrasikan dalam kerangka keadilan prosedural dan substansial yang seimbang. Sintesis ini menegaskan bahwa hukum pidana modern perlu mengadopsi paradigma ganda menjamin hak asasi terdakwa sekaligus memberikan pemulihan yang bermakna bagi korban. Kesimpulannya, intertekstualitas kedua asas ini menjadi fondasi bagi reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih adil, empatik, dan berorientasi pada kemanusiaan

Analisis Peran KPU dalam Meningkatkan Transparansi Pemilu melalui Digitalisasi di Desa Pengandonan

2025-12-16T07:17:40+00:00

General elections are the main instrument for realizing people's sovereignty, where transparency and accountability are essential to maintain public trust in the democratic process. This study aims to analyze the role of the General Election Commission (KPU) in promoting electoral transparency through digitalization in Pengandonan Village. The research uses an empirical method with a descriptive qualitative approach, conducted through observation, interviews, and documentation involving election organizers and local communities. The results show that the implementation of digital systems such as Sirekap, Sidalih, and Sipol plays a significant role in improving KPU’s efficiency, accelerating the dissemination of election results, and minimizing potential fraud. However, the application of digitalization in Pengandonan Village still faces several challenges, including limited internet infrastructure, low digital literacy, and a lack of trained human resources. To overcome these issues, KPU provides technical training, capacity building, and collaborates with local governments. Overall, digitalization has proven to be an important instrument in creating elections that are more transparent, inclusive, and with higher integrity, while also strengthening community participation at the village level.

Perbandingan Sistem Pembuktian Pidana dalam Tradisi Common Law dan Civil Law: Studi Komparatif Malaysia dan Italia

2025-12-23T14:27:02+00:00

Sistem pembuktian pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum acara pidana karena berperan menentukan terpenuhinya unsur kesalahan terdakwa dalam suatu proses peradilan. Penerapan sistem pembuktian pidana di suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianutnya. Malaysia sebagai negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law, sedangkan Italia menganut sistem civil law, sehingga keduanya memiliki karakteristik pembuktian pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pembuktian pidana yang berlaku di Malaysia dan Italia berdasarkan tradisi hukum yang melandasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan sistem pembuktian pidana dalam kerangka common law system dan civil law system, serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum acara pidana, khususnya dalam perspektif perbandingan hukum.

Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia

2025-12-23T14:24:43+00:00

Perjudian online merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengalami perkembangan signifikan di era digital. Perbuatan ini telah diatur dan dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, serta Undang-Undang ITE dan KUHP Nasional terbaru. Namun demikian, pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif belum sepenuhnya menjawab akar persoalan, khususnya terkait pelaku yang mengalami gangguan judi (gambling disorder) dan berasal dari kelompok rentan. Tulisan ini mengkaji alternatif penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks perjudian online, yang dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban, pendekatan restoratif memungkinkan penghentian penuntutan terhadap pelaku yang pertama kali dengan catatan adanya itikad baik untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatan. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan nilai sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah pengaturan hukum dan mengaitkannya dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Hasil analisis menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku perjudian online dapat menjadi kebijakan hukum yang lebih humanis dan progresif, selama tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat luas dari dampak negatif perjudian.