SOL JUSTICIA

Rekonstruksi Keadilan Ekologis Berbasis Rights of Nature dalam Perspektif FIlsafat Hukum Lingkungan

Hyronimus Rhiti — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

The global environmental crisis reveals the failure of anthropocentric legal approaches in providing fair and sustainable protection for nature. Approaches that place humans at the center of law have led to the exploitation of natural resources without considering the ecological rights of other living beings or ecosystems as a whole. This study reconstructs the concept of ecological justice by integrating the principle of rights of nature into Indonesia’s legal framework as an alternative, more ecocentric environmental law paradigm. The method employed is a normative juridical approach combined with philosophical analysis of ecological justice and legal recognition of nature as a subject with inherent rights. The findings show that rights of nature offer a transformative opportunity within the legal system by legitimizing direct protection for nature without intermediaries of human interests. The novelty of this research lies in systematically combining philosophical and juridical analyses to develop a new legal paradigm that recognizes nature as a legal subject in Indonesia, distinct from previous approaches still focused on human interests. This reconstruction of ecological justice provides a new normative foundation to regulate a balanced relationship between humans and nature, representing a crucial step toward achieving true ecological justice and addressing environmental sustainability challenges progressively.

Keseimbangan Hak Terdakwa dan Korban: Intertekstualitas In Dubio Pro Reo dan In Dubio Pro Viktima

Widiartana Widi — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Asas praduga tak bersalah yang diwujudkan melalui In Dubio Pro Reo telah lama menjadi pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana, menegaskan bahwa setiap keraguan harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Namun, perkembangan viktimologi dan tuntutan terhadap keadilan yang lebih manusiawi melahirkan asas baru, In Dubio Pro Victima, yang berorientasi pada perlindungan hak dan martabat korban. Studi ini menawarkan sintesis konseptual baru melalui pendekatan intertekstualitas, yang menelaah bagaimana kedua asas tersebut dapat berdialog dan saling melengkapi dalam praktik hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengidentifikasi titik temu antara kepentingan korban dan hak terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa In Dubio Pro Reo dan In Dubio Pro Victima bukan prinsip yang saling bertentangan, melainkan dapat diintegrasikan dalam kerangka keadilan prosedural dan substansial yang seimbang. Sintesis ini menegaskan bahwa hukum pidana modern perlu mengadopsi paradigma ganda menjamin hak asasi terdakwa sekaligus memberikan pemulihan yang bermakna bagi korban. Kesimpulannya, intertekstualitas kedua asas ini menjadi fondasi bagi reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih adil, empatik, dan berorientasi pada kemanusiaan

Analisis Peran KPU dalam Meningkatkan Transparansi Pemilu melalui Digitalisasi di Desa Pengandonan

Fenita Lara Bheta, Holija Holija — Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 +0000

General elections are the main instrument for realizing people's sovereignty, where transparency and accountability are essential to maintain public trust in the democratic process. This study aims to analyze the role of the General Election Commission (KPU) in promoting electoral transparency through digitalization in Pengandonan Village. The research uses an empirical method with a descriptive qualitative approach, conducted through observation, interviews, and documentation involving election organizers and local communities. The results show that the implementation of digital systems such as Sirekap, Sidalih, and Sipol plays a significant role in improving KPU’s efficiency, accelerating the dissemination of election results, and minimizing potential fraud. However, the application of digitalization in Pengandonan Village still faces several challenges, including limited internet infrastructure, low digital literacy, and a lack of trained human resources. To overcome these issues, KPU provides technical training, capacity building, and collaborates with local governments. Overall, digitalization has proven to be an important instrument in creating elections that are more transparent, inclusive, and with higher integrity, while also strengthening community participation at the village level.

Perbandingan Sistem Pembuktian Pidana dalam Tradisi Common Law dan Civil Law: Studi Komparatif Malaysia dan Italia

Putri Zaltina — Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0000

Sistem pembuktian pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum acara pidana karena berperan menentukan terpenuhinya unsur kesalahan terdakwa dalam suatu proses peradilan. Penerapan sistem pembuktian pidana di suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianutnya. Malaysia sebagai negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law, sedangkan Italia menganut sistem civil law, sehingga keduanya memiliki karakteristik pembuktian pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pembuktian pidana yang berlaku di Malaysia dan Italia berdasarkan tradisi hukum yang melandasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan sistem pembuktian pidana dalam kerangka common law system dan civil law system, serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum acara pidana, khususnya dalam perspektif perbandingan hukum.

Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia

Imam Mahdi — Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0000

Perjudian online merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengalami perkembangan signifikan di era digital. Perbuatan ini telah diatur dan dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, serta Undang-Undang ITE dan KUHP Nasional terbaru. Namun demikian, pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif belum sepenuhnya menjawab akar persoalan, khususnya terkait pelaku yang mengalami gangguan judi (gambling disorder) dan berasal dari kelompok rentan. Tulisan ini mengkaji alternatif penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks perjudian online, yang dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban, pendekatan restoratif memungkinkan penghentian penuntutan terhadap pelaku yang pertama kali dengan catatan adanya itikad baik untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatan. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan nilai sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah pengaturan hukum dan mengaitkannya dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Hasil analisis menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku perjudian online dapat menjadi kebijakan hukum yang lebih humanis dan progresif, selama tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat luas dari dampak negatif perjudian.

Reconstruction of the Concept of Medical Malpractice in the Indonesian Health Legal System After the 2023 Health Law

Ronny Sutanto, Hilda Muliana, Sabda Wahab — Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0000

ABSTRACT

The changing landscape of health services and the increasing complexity of the legal relationship between medical personnel, patients, and the state demand an update of the concept of equitable medical malpractice. The birth of Law Number 17 of 2023 concerning Health brings an important paradigm shift, but at the same time raises conceptual issues related to legal certainty, medical risk limits, and professional liability. This study uses prescriptive and analytical juridical-normative legal methods with legislative, conceptual, historical, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through legal reasoning with systematic, grammatical, and teleological interpretations. The results of the study show that the 2023 Health Law consolidates the regulation of medical malpractice through the concept of layered liability, the affirmation of the ultima ratio principle, and the shift from outcome-based liability to conduct-based liability. However, legal gaps are still found in the absence of a single normative definition of medical malpractice, disharmony with the New Criminal Code, and weak protection in emergency conditions. The reconstruction of the concept of ideal medical malpractice demands a single operational definition, a multi-layered accountability system, an interpretive coordinating institution, and a restorative justice approach. This reformulation is important to realize legal certainty, balanced protection, and a substantive justice Indonesian health legal system.

Upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam Menanggulangi dan Memberantas Mafia Tanah

Muh Nasir, Andyka Muchtar — Mon, 29 Dec 2025 04:19:08 +0000

Mafia tanah merupakan fenomena kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan masyarakat, terutama dalam konteks administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah. Adapun Rumusan Masalah adalah Bagaimana upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan dan pemberantas dan mafia tanah? Faktor apa yang menyebabkan Pemerintah Prov Banten penegak hukum sulit dalam penanggulangan dan pemberantas dan mafia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengerahui Bagaimana upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan dan pemberantas dan mafia tanah, dan untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan Pemerintah Prov Banten penegak hukum sulit dalam penanggulangan dan pemberantas dan mafia tanah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta kebijakan Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya integritas aparatur, celah administrasi pertanahan, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan tingginya nilai ekonomi tanah menjadi faktor utama berkembangnya mafia tanah. Upaya penanggulangan membutuhkan reformasi struktural, integrasi digital sistem pertanahan, penegakan hukum tegas, serta pemberdayaan masyarakat.

Status PKWTT Advokat Korporasi dan Implikasinya Terhadap Hak Imunitas Menurut UU No. 18 Tahun 2003

Arif Rochman, Husni Tamrin — Wed, 31 Dec 2025 08:09:41 +0000

Jurnal ilmiah hukum ini mencoba meneliti serta menganalisis kejadian di lapangan tentang fenomena profesi advokat muda yang cenderung dikondisikan sebagai karyawan permanen (PKWTT), sehingga advokat muda tersebut menjadi kehilangan hak imunitas dalam menjalankan profesinya maupun hak independensi dalam menyuarakan pendapat hukumnya karena selalu dikondisikan agar selalu memenuhi keinginan subyektif pesero aktif korporasi yang terkadang sangat tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan di daerah hukum Provinsi Jawa Tengah, yakni para advokat muda yang dikaryawankan pada PT. Mekar Armada Jaya, PT Sekawan Putera Santosa, PT Centratama Nasional Bank pada kurun waktu 2025. Tindakan secara sengaja dengan “memaksa/mengkondisikan” para advokat muda, agar bersedia ditempatkan pada posisi tenaga legal support officer pada beberapa korporasi di Indonesia sebagai karyawan permanen PKWTT, adalah perbuatan melawan hukum (ranah perdata), karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14-16, dan 20 UU No. 18 Tahun 2003, tentang independensi dan hak imunitas pekerjaan profesi advokat maupun peraturan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia. Korporasi ketika sedang membutuhkan advokat internal perusahaan maupun advokat litigasi perusahaan, diwajibkan merekrut secara baik dan benar, kebutuhan advokat tersebut sesuai pedoman yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan peraturan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia

Prinsip Non-Refoulement dalam Perspektif Pancasila: Kemanusiaan dan Batas Kapasitas Negara

Untung Setyardi — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas penerapan prinsip non-refoulement dalam konteks hukum internasional dengan meninjau nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kemanusiaan. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena pengungsi dan pencari suaka yang menghadapi risiko pengembalian paksa ke negara asal, sementara negara berada dalam keterbatasan sumber daya dan kapasitas perlindungan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip non-refoulement dapat dipahami dan diimplementasikan selaras dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus mengevaluasi batas kemampuan negara dalam melindungi individu tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif melalui analisis dokumen hukum internasional dan nasional, serta telaah literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai kerangka etis normatif, tetapi juga sebagai dasar konseptual untuk memaknai prinsip non-refoulement secara kontekstual dan proporsional, dengan menempatkan perlindungan pengungsi dalam relasi dialektis antara martabat manusia dan kapasitas riil negara. Penelitian ini menawarkan model pemaknaan non-refoulement berbasis Pancasila sebagai konsep kemanusiaan kontekstual yang memungkinkan penyeimbangan antara kewajiban internasional, nilai ideologis nasional, dan keterbatasan faktual negara. Kesimpulannya, prinsip non-refoulement dapat dijalankan secara proporsional melalui pendekatan kontekstual-Pancasila, sehingga tercapai perlindungan pengungsi yang efektif, berkeadilan, dan tetap selaras dengan kepentingan nasional.