Praperadilan Pada Proses Pemeriksaan Perkara Koneksitas Terhadap Pencapaian Keadilan dan Kepastian Hukum

Abstrak

Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa dalam proses peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun penerapannya dalam perkara koneksitas yakni perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan masih menyisakan berbagai permasalahan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praperadilan mampu menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam perkara koneksitas, khususnya terkait konflik kewenangan penyidikan dan perbedaan sistem hukum acara antara peradilan umum dan militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan dan disharmoni norma terkait subjek dan objek praperadilan dalam perkara koneksitas, yang berpotensi menghambat perlindungan hak asasi tersangka dan kepastian prosedural. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum acara pidana guna memastikan bahwa praperadilan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen kontrol yudisial, termasuk dalam ruang koneksitas yang lintas yurisdiksi.