Status PKWTT Advokat Korporasi dan Implikasinya Terhadap Hak Imunitas Menurut UU No. 18 Tahun 2003

Abstract

Jurnal ilmiah hukum ini mencoba meneliti serta menganalisis kejadian di lapangan tentang fenomena profesi advokat muda yang cenderung dikondisikan sebagai  karyawan permanen (PKWTT), sehingga advokat muda tersebut menjadi kehilangan hak imunitas dalam menjalankan profesinya maupun hak independensi dalam menyuarakan pendapat hukumnya karena selalu dikondisikan agar selalu memenuhi keinginan subyektif pesero aktif korporasi yang terkadang sangat tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan di daerah hukum Provinsi Jawa Tengah, yakni para advokat muda yang dikaryawankan pada PT. Mekar Armada Jaya, PT Sekawan Putera Santosa, PT Centratama Nasional Bank pada kurun waktu 2025. Tindakan secara sengaja dengan “memaksa/mengkondisikan” para advokat muda, agar bersedia ditempatkan pada posisi tenaga legal support officer pada beberapa korporasi di Indonesia sebagai karyawan permanen PKWTT, adalah perbuatan melawan hukum (ranah perdata), karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14-16, dan 20 UU No. 18 Tahun 2003, tentang independensi dan hak imunitas pekerjaan profesi advokat maupun peraturan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia. Korporasi ketika sedang membutuhkan advokat internal perusahaan  maupun advokat litigasi perusahaan, diwajibkan merekrut secara baik dan benar, kebutuhan advokat tersebut sesuai pedoman yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan peraturan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia