Optimalisasi Penegakan Talang Elektornik Traffic Law (Etle) sebagai Instrumen Digital Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dalam Yuridiksi Polrestabes Palembang

Abstract

Sistem e-Tilang yang dibentuk ini memiliki pertim-bangan: Pertama, bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Kedua, bahwa Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga yang diberikan amanat untuk menyeleng-garakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 2 tahun 2009 tentang LLAJ serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Ketiga, bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan. Adapun sasaran komunikasi dalam praktik penerapan sistem e-Tilang ada 2 (dua) macam yaitu sasaran internal organisasi (implementator kebijakan sistem e-Tilang (petugas lalu lintas jajaran PMJ) maupun eksternal organisasi (seluruh masyarakat/ pengguna jalan). Secara eksternal, proses sosialisasi praktik penerapan sistem e-Tilang yang dilakukan oleh PMJ disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi kebijakan sistem e-Tilang yang diberikan oleh petugas polisi secara langsung dilapangan kepada masyarakat (pengendara/pengemudi) belum memiliki dampak siknifikan sehingga belum optimal karena hanya sebesar 22% saja pengemudi yang mengetahui/mendengar secara langsung informasi e-Tilang melalui petugas. Hal ini dikarenakan sosialisasi terkait kebijakan keselamatan lalu lintas hanya dilakukan beberapa saat sebelum dan sesudah kebijakan di luncurkan, sehingga ada elemen masyarakat yang lain belum tersentuh dengan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas.