Landasan Pengaturan Gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Piana Korupsi

Abstract

Tindak pidana melalui gratifikasi dianggap sebagai bagian dari tindakan korupsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri yangMenerima Gratifikasi sudah diatur di dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, belum ada kejelasan tentang undang-undang yang mengatur bahwa gratifikasi/pemberian yang berasal dari konteks budaya. Hal ini kemudian memicu perdebatan tentang pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, adanya kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, dan dibutuhkan rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Setidaknya terdapat enam komponen yang harus diperjelas lebih mendalam, yaitu pertama adalah pasal-pasal harus diubah dalam bentuk konkret dengan menyesuaikan perkembangan realitas budaya yang terjadi di tengah-tengah kehidupanbermasyarakat. Kedua, untuk memangkas jiwa feodalisme yang membudaya, pemberatan hukuman harus diterapkan pada undang-undang tipikor khususnya bagi pemangku jabatan dan aparat penegak hukum yang terbukti menerima suap dan gratifikasi. Ketiga, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus mengatur secara khusus delik gratifikasi menurut bidangnya. Hal ini penting agar penangaan masalah gratifikasi memiliki nilai keadilan dan bermartabat. Keempat, Secara etika unsur pengecualian pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) harus ada pengecualian dengan penegasan bahwa pemberian hadiah yang tidak membengkokkan otoritas maka itu bukan tindak korupsi. Kelima, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus memuat jenis-jenis tindakan korupsi sebagai pembeda antara korupsi yang dilakukan secara kolosal (besar) dan yang kecil. Keenam, semangat pada pasal-pasal di dalam Undang-undang  No. 20 Tahun 2001, belum tampak dan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami.