ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor : 177/Pid.B/2020/PN.Cbn)
Abstract
Prostitution through social media is now under the scrutiny of society, the law apparatus is widespread and serious. The impacts that occur on social media prostitution are not only related to one or two aspects, but are related to social problems in society between one another. This research discusses issues regarding judicial analysis in the application of law to perpetrators of criminal acts through social media in case 177/Pid.B/2020/PN.Cbn whether the application and enforcement of the law are appropriate. The normative writing method uses research methods on secondary data. From the results of the study it can be concluded that the application of law in imposing criminal sanctions on perpetrators of prostitution through social media is inappropriate because judges do not apply the principle of lex specialist derogate lex generalis.
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, (Malang: Bayu Media Publishing, 2011).
E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2012) Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime), (Jakarta: Kencana, 2013).
Kondar Siregar, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Brbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, (Jakarta: Perdana Mitra Handalan, 2015).
Jurnal :
Handrini Ardiyanti, ”Prostitusi Online: Cyberlaw, dan Media Literacy”, Jurnal DPR-RI, 2009. Lucky Elza Aditya, “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia“, Jurnal Ilmiah, 2016.
Lucky Elza Aditya, “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia“, Jurnal Ilmiah, 2016.
Ramadhani, R & Maharani, R. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. SOL JUSTICIA, VOL.4 NO.2, DESEMBER2021, PP.123-129.
Undang-Undang:
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), .
Pasal 23 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
